BERITA TERKINI
Dinkes Aceh Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Fokus Pencegahan Sejak Pra-Kehamilan

Dinkes Aceh Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Fokus Pencegahan Sejak Pra-Kehamilan

BANDA ACEH — Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan pencegahan yang dimulai sejak sebelum kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Penguatan ini menjadi salah satu fokus dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga yang digelar di Ayani Hotel, Banda Aceh, pada 5–7 Agustus 2026.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Aceh, Ners. Yennizar, S.ST, S.Kep, M.Si, mengatakan upaya menurunkan kematian ibu, kematian bayi, dan stunting tidak hanya bergantung pada layanan saat persalinan. Menurut dia, intervensi perlu dimulai sejak masa sebelum kehamilan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Yennizar menjelaskan, intervensi dilakukan secara berkesinambungan mulai dari remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, hingga balita. Pendekatan tersebut mencakup pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, deteksi dini faktor risiko, serta tata laksana masalah gizi secara terpadu.

Dalam tahap pra-kehamilan, calon pengantin dan pasangan usia subur didorong menjalani skrining layak hamil untuk mendeteksi anemia, status gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan kesehatan jiwa, serta faktor risiko lainnya sebelum memasuki masa kehamilan. Ia menyebutkan, secara nasional sasaran pelayanan kesehatan reproduksi sebelum hamil mencakup sekitar 4 juta calon pengantin dan 43 juta pasangan usia subur perempuan.

Yennizar juga memaparkan sejumlah kondisi ideal untuk menjalani kehamilan sehat. Enam kondisi tersebut meliputi usia ibu 20–35 tahun, status gizi normal, tidak mengalami anemia, jumlah anak kurang dari tiga, jarak kehamilan lebih dari dua tahun, serta tidak memiliki riwayat kehamilan buruk dan penyakit penyerta dalam kondisi terkontrol.

Selama kehamilan, ibu hamil didorong menjalani pemeriksaan antenatal atau ANC minimal enam kali, yakni satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. Dari enam kunjungan tersebut, dua di antaranya dilakukan oleh dokter, termasuk pemeriksaan USG obstetri dasar terbatas.

Menurut Yennizar, pelayanan ANC juga meliputi 12 komponen pemeriksaan, mulai dari penilaian status gizi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium, pemberian tablet tambah darah, konseling, hingga skrining kesehatan jiwa. Ia menambahkan, deteksi dini komplikasi kehamilan, termasuk risiko preeklamsia, menjadi bagian penting layanan. Ibu hamil dengan risiko yang teridentifikasi harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk mendapat penanganan sesuai standar.

Dalam upaya pencegahan stunting, Dinkes Aceh menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak masa remaja. Remaja putri didorong menjalani skrining anemia, mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin, serta memperoleh edukasi kesehatan reproduksi. Pada masa kehamilan, ibu dengan kurang energi kronis (KEK) atau berisiko KEK mendapat makanan tambahan berbahan pangan lokal selama minimal 120 hari.

Setelah bayi lahir, intervensi dilanjutkan melalui pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, pemberian MP-ASI kaya protein hewani mulai usia enam bulan, imunisasi lengkap, serta pemantauan pertumbuhan setiap bulan di Posyandu. Balita yang mengalami gangguan pertumbuhan juga memperoleh makanan tambahan sesuai tingkat masalah gizinya, disertai tata laksana dan rujukan bila diperlukan.

Yennizar turut menekankan pentingnya skrining bayi baru lahir sebagai bagian dari pelayanan kesehatan neonatal esensial. Skrining ini ditujukan untuk mendeteksi hipotiroid kongenital, defisiensi enzim G6PD, hiperplasia adrenal kongenital, penyakit jantung bawaan kritis, serta kelainan saluran empedu.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Dinkes Aceh mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, mulai dari tingkat keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit. Dengan penguatan di seluruh jenjang layanan, faktor risiko diharapkan dapat terdeteksi dan ditangani lebih dini.