Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem transparansi digital yang memungkinkan orang tua memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan harian, hingga dapur yang menyiapkan makanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem digital itu menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan Program MBG.
“Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/7/2026).
Selain menu harian, sistem tersebut juga akan menampilkan lokasi SPPG yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik. BGN menyebut informasi itu disajikan agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan Program MBG secara real time.
Di luar portal bagi orang tua, BGN juga menyiapkan dashboard publik yang menyajikan informasi pelaksanaan Program MBG secara nasional. Dashboard itu akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah penerima layanan, serta perkembangan pelaksanaan program.
Sudaryono menegaskan, digitalisasi tidak hanya ditujukan untuk memudahkan akses informasi, tetapi juga sebagai sarana pengawasan publik agar kualitas layanan tetap terjaga. Ia menyebut BGN ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak.
Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi juga diharapkan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional setiap dapur MBG. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan di setiap wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.
