BERITA TERKINI
BGN Siapkan Sistem Digital untuk Cek Menu dan Dapur Program Makan Bergizi Gratis

BGN Siapkan Sistem Digital untuk Cek Menu dan Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem digital yang memungkinkan orang tua dan masyarakat memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih transparan. Melalui sistem ini, publik nantinya dapat melihat menu makanan yang disajikan kepada peserta didik, sekaligus mengetahui dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan di sekolah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem transparansi digital tersebut dirancang agar orang tua bisa memantau kualitas layanan MBG secara langsung. Selain informasi menu harian, masyarakat juga akan memperoleh data mengenai dapur penyedia makanan, sehingga proses penyelenggaraan program dinilai lebih terbuka dan akuntabel.

Sudaryono menekankan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan program MBG. Dengan akses informasi yang lebih mudah, orang tua diharapkan dapat ikut mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka, sekaligus memberikan masukan apabila menemukan kendala dalam pelaksanaannya.

BGN juga menilai sistem digital ini dapat membantu meningkatkan tata kelola program MBG di seluruh Indonesia. Transparansi terkait menu, dapur penyedia, dan proses distribusi diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat serta memudahkan pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap SPPG yang terlibat.

Sebelumnya, BGN telah memperketat pengawasan operasional dapur MBG dengan menetapkan standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG. Dapur yang tidak memenuhi standar dapat dikenai sanksi hingga penghentian operasional sementara sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi peserta didik.

Melalui pengembangan sistem transparansi digital tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bermanfaat bagi pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga berjalan dengan tata kelola yang lebih terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasannya.