Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan orang tua siswa akan dapat mengakses sistem digital untuk memantau menu harian dan kandungan gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan.
Sudaryono mengatakan, melalui sistem tersebut orang tua bisa mengetahui menu yang diterima anaknya di sekolah, dapur penyedia makanan, serta nama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah terkait. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Sudaryono, akses informasi tidak hanya diberikan kepada orang tua, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh guru, kepala sekolah, hingga dinas pemerintahan terkait. BGN juga disebut sedang memperbaiki layanan website agar data dapur pada tingkat kecamatan hingga kabupaten dapat terlihat secara real-time oleh publik.
“Kami harapkan minggu depan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dimasak di dapur mana, dan kepala SPPG-nya siapa,” ujar Sudaryono.
Ia menekankan pentingnya transparansi, komunikasi, dan pelibatan berbagai pihak dalam pengawasan MBG. Sudaryono menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan, termasuk persoalan korupsi, tata kelola, dan keterbukaan dalam pelaksanaan program.
“Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan,” kata Sudaryono.
Ia juga menegaskan tolok ukur program berada pada kecukupan gizi, bukan pada aspek rasa atau porsi. “Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya, ini makan bergizi gratis, mencukupan gizinyalah yang menjadi tolak ukurnya,” ujarnya.
Fokus lain yang disampaikan Sudaryono adalah memperluas keterbukaan informasi dan melibatkan publik dalam pengawasan, mulai dari menu, penyaluran, kebersihan dapur, hingga aspek lainnya. “Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak... dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini,” katanya.
Di sisi lain, Indonesian Audit Watch (IAW) meminta pemerintah memperkuat tata kelola MBG agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel. IAW menyoroti tantangan seperti perubahan petunjuk teknis serta evaluasi terkait dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.
“Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya,” ujar Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus.
Hingga pertengahan 2026, MBG disebut telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 29.600 SPPG di berbagai daerah. BGN juga melakukan penyesuaian anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun sebagai bagian dari refocusing dan penyempurnaan tata kelola agar program lebih efektif dan tepat sasaran.
