Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Radar MBG, sebuah portal digital yang memungkinkan orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah daerah memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui portal ini, publik dapat mengakses informasi menu harian, kandungan gizi, foto makanan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal tersebut dirancang untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap program. Dengan Radar MBG, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa MBG berjalan, tetapi juga dapat melihat detail makanan yang disajikan kepada siswa.
“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Selain menampilkan daftar sekolah penerima program, Radar MBG juga memuat informasi menu dan nilai gizi, dokumentasi foto makanan, serta identitas SPPG sebagai penyedia. BGN berharap informasi tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama terhadap kualitas layanan MBG.
BGN juga meningkatkan kewajiban pelaporan digital bagi seluruh SPPG. Saat ini, sekitar 85 persen SPPG disebut telah mengisi laporan secara digital, termasuk terkait proses produksi makanan. Sudaryono menekankan, kelengkapan data yang tampil di Radar MBG akan bergantung pada kedisiplinan SPPG dalam melakukan pelaporan. “Kalau nanti dibuka tetapi gambarnya belum muncul, itu artinya SPPG-nya belum melaporkan atau belum memfoto,” katanya.
Di sisi lain, BGN bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penerima MBG tercatat secara akurat. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan data kependudukan dalam rapat koordinasi yang sama.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memungkinkan pemerintah mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. “Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.
Integrasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah penerima manfaat tercatat lebih dari sekali. Sudaryono menyebut dalam pemutakhiran data ditemukan adanya data ganda serta nama penerima yang tercatat secara administratif, tetapi belum memperoleh layanan MBG. “Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.
Selain persoalan data dan transparansi, BGN menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Dukungan daerah diperlukan antara lain untuk pendataan penerima, pengawasan kesehatan, serta memastikan standar higienitas SPPG terpenuhi.
Tito meminta Dinas Pendidikan berperan dalam pendataan penerima manfaat, sementara Dinas Kesehatan ikut mengawasi aspek higienitas di SPPG. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat komunikasi dengan BGN agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani.
Sudaryono menegaskan BGN terbuka terhadap kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak diperlukan agar MBG terus mengalami perbaikan, mulai dari kualitas makanan, kandungan gizi, ketepatan sasaran, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
