JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi digital yang memungkinkan orang tua memantau menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Sudaryono menyatakan, sistem tersebut akan memberi akses informasi mengenai makanan yang diterima siswa hingga proses penyediaannya. “Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara dan kami akan umumkan di momen berikutnya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
BGN menargetkan layanan itu dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat setelah tahap penyempurnaan sistem selesai. “Kami harapkan minggu depan, akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa,” ujarnya.
Melalui aplikasi tersebut, orang tua disebut dapat melihat sekolah penerima MBG, menu harian yang disajikan, dapur penyedia makanan, hingga identitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. “Jadi melalui sistem ini, orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPGG-nya siapa,” tutur Sudaryono.
Selain itu, BGN memastikan informasi kandungan gizi pada setiap menu akan ditampilkan agar orang tua dapat memantau kualitas makanan yang diterima anak. Menurut Sudaryono, akses informasi ini juga akan dibuka bagi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di luar aplikasi, BGN juga berencana memperbarui tampilan situs resminya agar data layanan lebih mudah diakses dan dipahami publik. Informasi yang akan ditampilkan mencakup jumlah dapur MBG, lokasi dapur di tingkat kecamatan maupun kabupaten, serta jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. “Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak-Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami perbaiki,” kata Sudaryono.
BGN menilai digitalisasi layanan akan mempercepat akses informasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program MBG. Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan seluruh Kepala SPPG untuk menjalankan tugas sebagai pelayan publik dengan menjunjung integritas dan profesionalisme.
Ia menegaskan Kepala SPPG dilarang meminta komisi, biaya tambahan, maupun fee kepada mitra, yayasan, atau pihak mana pun. BGN memandang praktik gratifikasi, mark up harga bahan pangan, kickback, hingga penyalahgunaan wewenang sebagai pelanggaran serius. “Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” tegasnya.
Sudaryono menambahkan, sebagian besar dapur MBG telah bekerja sesuai aturan sehingga tidak boleh tercoreng oleh tindakan segelintir oknum. Ia juga mengakui tata kelola Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan, namun temuan yang ada akan dijadikan dasar untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan.
