Jakarta—Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengembangkan sistem transparansi digital yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan program secara langsung. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan langkah ini sebagai bagian dari upaya membangun layanan publik yang lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diakses, khususnya bagi orang tua peserta didik, dalam konferensi pers pada Senin (27/7).
Menurut Sudaryono, BGN menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi pelaksanaan MBG, mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan. Sistem tersebut diharapkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat.
“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Sudaryono.
Melalui portal yang disiapkan, masyarakat disebut dapat masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time terkait pelaksanaan MBG. Selain menu harian, portal itu juga akan memuat lokasi SPPG yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.
BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan MBG secara lebih luas. Dashboard tersebut dirancang memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, serta perkembangan pelaksanaan program secara nasional. Kehadiran dashboard ini diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi dan mempermudah masyarakat memperoleh data mengenai implementasi MBG.
Sudaryono menjelaskan, keterbukaan informasi tidak hanya ditujukan untuk memudahkan akses masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan MBG tetap terjaga. Ia menilai program berskala nasional memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” katanya.
Ia menambahkan, sistem digital tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan di tiap wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan publik.
