Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem transparansi digital untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung. Kepala BGN Sudaryono menyatakan, pengembangan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola program agar lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, terutama orang tua peserta didik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (27/7).
Sudaryono menjelaskan, BGN tengah membangun ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi pelaksanaan MBG, mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan. Sistem ini diharapkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat.
Melalui portal tersebut, orang tua dapat masuk menggunakan identitas peserta didik untuk melihat informasi secara real time. Data yang ditampilkan mencakup menu harian, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diterima peserta didik.
Selain portal untuk orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang memuat informasi pelaksanaan MBG secara lebih luas. Dashboard itu akan menampilkan jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, serta perkembangan implementasi program secara nasional.
Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi tidak hanya bertujuan memudahkan akses masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan MBG tetap terjaga. Ia menilai program berskala nasional membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar.
Ia juga menyampaikan upaya digitalisasi ini diarahkan untuk menggantikan mekanisme yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual. Dengan sistem yang lebih transparan dan mudah digunakan, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mencari informasi secara manual karena data tersedia melalui portal.
Sudaryono menambahkan, sistem digital tersebut sekaligus memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Melalui keterbukaan informasi, publik dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan di tiap wilayah, yang diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta memperkuat pengawasan.
