Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan ekosistem transparansi digital untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem ini, masyarakat—terutama orang tua murid—ditargetkan dapat memantau pelaksanaan MBG secara langsung, mulai dari menu makanan harian hingga lokasi dapur yang menyiapkan makanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaganya untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diakses secara real time.
Menurut Sudaryono, BGN tengah menyiapkan portal digital yang mengintegrasikan informasi pelaksanaan MBG, mencakup sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan setiap hari, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan. Sistem ini ditargetkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat.
“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Sudaryono, dikutip dari laman BGN pada Selasa (28/7/2026).
Melalui portal tersebut, masyarakat disebut dapat masuk ke sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi real time terkait pelaksanaan program di sekolah anak mereka. Selain menu harian, sistem juga akan memuat informasi kandungan gizi makanan, lokasi SPPG yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan untuk peserta didik.
Sudaryono menambahkan, akses informasi tidak hanya ditujukan bagi orang tua siswa. Guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan dinas terkait juga dapat memanfaatkan sistem itu sebagai bagian dari pengawasan bersama terhadap pelaksanaan MBG.
Selain portal untuk orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menyajikan data pelaksanaan MBG secara nasional. Dashboard tersebut akan memuat jumlah SPPG yang telah beroperasi beserta persebarannya, jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan implementasi program di seluruh Indonesia.
Sudaryono menyebut keterbukaan informasi bukan hanya untuk memudahkan akses, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan agar kualitas layanan MBG tetap terjaga. Ia mengatakan BGN berupaya mengubah proses yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman.
BGN, kata Sudaryono, masih melakukan penyempurnaan tampilan layanan digital dan basis data agar informasi mengenai persebaran dapur MBG di tingkat kecamatan maupun kabupaten dapat tersaji secara real time.
Di sisi lain, Sudaryono menyampaikan BGN juga melakukan pembenahan internal sebagai upaya memperkuat tata kelola lembaga. Hingga 27 Juli 2026, BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN—terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli—karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Selain itu, evaluasi internal menemukan sembilan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan kini menjalani proses yang berpotensi berujung pada pemberhentian. BGN juga mencatat 39 kasus pelanggaran disiplin ringan yang akan dikenai sanksi berupa mutasi, demosi, sanksi administratif, maupun peringatan sesuai tingkat pelanggaran.
Sudaryono menegaskan penegakan disiplin tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. “Pelanggaran yang dilakukan segelintir oknum tidak boleh merusak kinerja mayoritas pegawai yang selama ini telah bekerja dengan baik,” katanya.
