Tren olahraga padel tengah naik daun di Jakarta dan menarik minat banyak kalangan. Namun, popularitas ini juga memunculkan persoalan di tengah permukiman. Sejumlah warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang diduga berasal dari lapangan padel yang berada persis di samping rumah mereka.
Keluhan warga tersebut ramai dibicarakan setelah beredar di media sosial Threads. Warga menyebut suara pantulan bola yang terdengar berulang setiap hari mengganggu aktivitas, mulai dari bekerja hingga beristirahat. Laporan juga disebut telah disampaikan melalui aplikasi JAKI dan kanal resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk dengan menandai akun Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menurut warga, respons awal dinilai lambat dan perhatian pemerintah baru terlihat setelah isu tersebut viral.
Menanggapi polemik itu, Pramono Anung menyatakan akan memanggil para pemangku kepentingan terkait untuk memeriksa perizinan dan operasional lapangan padel tersebut. Ia menyebut Pemprov DKI akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang meresahkan masyarakat.
Dalam isu kebisingan, warga menyoroti perbedaan antara batas kebisingan untuk kawasan permukiman dan suara yang ditimbulkan dari aktivitas di lapangan. Untuk kawasan permukiman, batas maksimal suara disebut 55 dBA. Sementara itu, suara dari lapangan padel disebut dapat mencapai 89–91 dB(A), bahkan puncaknya hingga 102 dB(A). Dalam penjelasan akustik yang beredar, kenaikan 10 dB dipahami sebagai suara yang terdengar dua kali lebih keras bagi telinga manusia.
Kasus ini juga memunculkan pembahasan mengenai keseimbangan antara penyediaan fasilitas olahraga dan hak warga untuk mendapatkan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menekankan olahraga memang penting, tetapi kenyamanan masyarakat sekitar tidak boleh diabaikan. Ia juga menilai jam operasional perlu dievaluasi apabila kebisingan terjadi hingga dini hari dan memicu keresahan.
Polemik di Haji Nawi menjadi sorotan terkait perlunya pengaturan yang lebih ketat, mulai dari aspek perizinan, pengawasan operasional, hingga upaya peredaman suara dan pembatasan jam bermain. Sejumlah pihak menilai solusi yang dibutuhkan bukan pelarangan olahraga padel, melainkan pengelolaan yang lebih bijak agar tren olahraga dapat berjalan tanpa mengorbankan ketenangan warga.
