Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi (rakor) yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Selasa (4/8/2026). Rakor ini membahas kebutuhan suplai bahan baku lokal untuk dapur SPPG sekaligus memperkuat pengawalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Satuan Tugas (Satgas) SPPG Kabupaten Batang menegaskan komitmennya menjaga kualitas makanan bagi anak-anak. Pemerintah daerah menyatakan akan menindak tegas setiap pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang dapat berdampak pada mutu makanan.
Wakil Bupati Batang yang juga Ketua Satgas SPPG, Suyono, mengingatkan seluruh mitra pelaksana agar tidak mengurangi takaran maupun kualitas bahan pangan yang telah ditentukan. Ia menilai pengurangan volume atau kualitas demi keuntungan pribadi merupakan bentuk kecurangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Menurut Suyono, ketidaksesuaian dengan SOP berarti mengurangi nilai yang sudah ditetapkan. Ia menekankan, meskipun pengurangan terjadi sedikit demi sedikit, akumulasi dalam periode tertentu dapat menjadi temuan dan berpotensi masuk kategori korupsi.
Selain aspek kepatuhan SOP, Suyono juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelibatan rantai pasok lokal. Ia mewajibkan mitra menyerap produksi petani dan peternak di Kabupaten Batang, serta melarang praktik monopoli pasokan.
Suyono menyebut rantai pasok seperti peternak telur, peternak ayam, dan petani sayuran harus mendapatkan akses pasar melalui pembelian oleh para mitra. Ia menegaskan keterlibatan UMKM dan petani lokal perlu dijaga dari praktik yang dinilai tidak sehat. Jika ditemukan monopoli, ia menyatakan pihaknya akan mencoret, mensuspensi, hingga menutup pihak yang melanggar karena dinilai merugikan petani lokal.
Dalam evaluasi teknis pelaksanaan program, Suyono menekankan integritas pengelola sebagai kunci. Ia menyebut kejujuran menjadi syarat utama agar program negara ini benar-benar menghasilkan makanan bergizi sesuai takaran yang ditentukan.
Ketua Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batang, Puji Lestari, menyampaikan pihak pengelola terus mendorong peningkatan penyerapan komoditas lokal. Ia menyebut saat ini masih ada sekitar 19 persen pasokan bahan baku yang berasal dari luar daerah.
Puji berharap, setelah rakor, penyerapan bahan baku lokal dapat meningkat hingga menyentuh angka 90 persen, meski ia mengakui ada kondisi ketika kebutuhan bahan baku lokal terbatas sehingga sebagian harus dipenuhi dari daerah lain.
Terkait isu sanksi dan mekanisme pengawasan terhadap SPPG yang bermasalah, Puji menegaskan penanganan pelanggaran pada tahap awal diproses secara internal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui fungsi pemantauan dan pengawasan sebelum melangkah ke jalur hukum.
Puji juga menyatakan operasional SPPG di Kabupaten Batang sejauh ini relatif aman dan kondusif. Ia menambahkan, langkah-langkah preventif terus dilakukan, dengan mitra, kepala, dan pengawas gizi bertanggung jawab atas keamanan operasional hingga distribusi ke sekolah.
