KENDAL — Ketua Paguyuban Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kendal, Sugiyono, mendorong dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal. Komoditas seperti telur, daging ayam, ikan lele, hingga bandeng diarahkan agar menyerap hasil produksi peternak dan petani setempat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas keluhan peternak lokal yang mengaku merugi karena harga telur terus turun, sementara harga pakan meningkat. Sugiyono menilai pemanfaatan potensi daerah perlu menjadi prioritas untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Ia mengatakan masih ada pengelola katering atau dapur yang menggunakan telur dari luar kota. Menurutnya, hal tersebut akan ditelusuri melalui inventarisasi.

“Untuk telur yang saat ini mungkin ada beberapa catering yang masih menggunakan dari luar kota, akan kita inventarisir dan sisir. Kami sampaikan, manakala mereka masih mau membuka dapur di Kendal, harus pakai telur produksi Kendal,” kata Sugiyono saat ditemui di aksi damai peternak ayam di Alun-Alun Kendal, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam aksi itu, peternak ayam membagikan 15 ribu ekor ayam secara gratis kepada warga sebagai bentuk kekecewaan. Sugiyono menyebut aspirasi yang disampaikan peternak menjadi pengingat bagi pengelola dapur agar berpihak pada komoditas daerah.

Sugiyono mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi pada pekan sebelumnya, masih ditemukan beberapa dapur yang menggunakan bahan dari luar daerah. Temuan tersebut, kata dia, akan dibahas di internal paguyuban.

“Dari hasil inventarisasi per minggu kemarin, kita mendapati masih ada beberapa dapur yang memakai produk dari luar. Ini nanti akan kita bahas dan diskusikan di lingkup Paguyuban,” ujarnya.

Terkait mekanisme harga komoditas seperti telur, Sugiyono menyatakan pihaknya akan mengikuti regulasi dan surat edaran resmi pemerintah. Ia menekankan operasional dapur MBG bukan semata berorientasi pada keuntungan.

“Untuk harga, tentunya kita akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Manakala sudah ada surat edaran dari BGN, kita ikuti. Kita kan hanya melaksanakan, tidak memikirkan untung rugi. Dapur MBG itu bukan dagang, kita hanya meng-SPJ-kan seberapa besar yang kita beli,” katanya.

Soal langkah terhadap pengelola dapur yang belum mematuhi imbauan penggunaan produk lokal, Sugiyono menyebut pendekatan yang ditempuh bersifat pembinaan dan persuasif. Ia mengatakan paguyuban tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi formal.

“Kami ini ketua, bukan kepala, jadi tidak bisa memberikan sanksi formal. Sanksinya adalah sanksi moral, kalau kamu mau buka dapur dan beroperasi di Kendal, ya pakailah produk lokal Kendal. Tugas kami memberitahukan dan mengarahkan toko mana yang menyediakan bahan lokal beserta ketetapan harganya,” ucapnya.