Pemerintah Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk Tahun Anggaran 2027 serta penyusunan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan”.
Musrenbang dihadiri Camat Sepatan Timur Miftah Shuritho, Kepala Desa Kedaung Barat Sarnin Ayub, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, tokoh agama, ketua RT/RW, kader PKK, Karang Taruna, serta undangan lainnya.
Kepala Desa Kedaung Barat Sarnin Ayub menyampaikan bahwa pemerintah desa tetap memprioritaskan penguatan sektor pertanian sesuai tema yang diusung. Menurutnya, penguatan pertanian penting untuk menjaga stabilitas di wilayah desa.
Selain pertanian, Sarnin mengatakan perhatian juga diberikan pada sektor ekonomi melalui pengembangan UMKM, khususnya kuliner yang merupakan produk lokal Desa Kedaung Barat. Ia menyebut sektor ini akan lebih dimaksimalkan ke depan.
Di luar sektor ekonomi, Sarnin menyoroti kebutuhan infrastruktur, terutama penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa telah merealisasikan penanganan sekitar 10–20 unit rumah per tahun. Untuk warga yang belum terakomodasi, pemerintah desa berencana bekerja sama dengan Kecamatan Sepatan Timur dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim), sejalan dengan salah satu program unggulan Bupati Tangerang terkait pengentasan kemiskinan.
Sarnin juga menyampaikan klaim capaian realisasi usulan Musrenbang tahun sebelumnya. Ia menyebut sekitar 70 persen usulan telah terealisasi, sementara sisanya masih dalam proses.
Ia berharap partisipasi masyarakat tetap terjaga, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan setelah program dilaksanakan.
Sementara itu, Camat Sepatan Timur Miftah Shuritho mengapresiasi antusiasme warga Kedaung Barat dalam Musrenbang. Ia menegaskan pihak kecamatan akan mengawal usulan prioritas agar selaras dengan program unggulan pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten.
Dalam sambutannya, Miftah menekankan Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat bawah. Ia juga meminta RT, RW, dan tokoh agama turut mengawal pelaksanaan pembangunan di desa.
