JAKARTA – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mendorong pengembangan biogas menjadi Biomethane-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) dalam skala komersial. Bio-CNG diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar transportasi serta sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi kebutuhan industri, guna mempercepat peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Apa itu Bio-CNG
Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan Bio-CNG merupakan hasil pemurnian biogas menjadi metana murni. Prosesnya dilakukan dengan memisahkan komponen karbon dioksida (CO2) dan karbontetraoksida (CO4) serta menghilangkan gas pengotor lainnya sehingga menghasilkan gas metan dengan kadar di atas 95%. Menurutnya, karakteristik biometana ini menyerupai compressed natural gas (CNG).
Potensi bahan baku dan alasan pengembangan
Feby menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan limbah crude palm oil (CPO), limbah pertanian, dan peternakan sebagai bahan baku biogas dan biomethane. Ia menilai manfaat Bio-CNG cukup signifikan mengingat Indonesia masih mengimpor LPG dalam jumlah besar, sementara sumber bahan baku untuk produksi Bio-CNG dinilai beragam.
Studi pasar dan tantangan menuju komersialisasi
Dalam mendorong pengembangan Bio-CNG, Kementerian ESDM bersama Global Green Growth Institute (GGGI) telah melakukan studi pasar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Studi tersebut disebut akan dilanjutkan dengan pendampingan teknis untuk persiapan implementasi pembangunan Bio-CNG.
Feby mengakui, meski potensinya besar, Bio-CNG belum berkembang secara komersial. Tantangan yang dihadapi mencakup aspek kebijakan keekonomian, teknis, dan tata niaga.
Infrastruktur dan arah pengembangan teknologi
Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi, Efendi Manurung, menyatakan pengembangan Bio-CNG saat ini lebih difokuskan pada transfer teknologi serta mendorong keterlibatan peneliti dan penggiat teknologi untuk berinovasi dalam pengembangan biogas.
Efendi menambahkan, infrastruktur Bio-CNG saat ini relatif belum tersedia dan belum terimplementasikan. Pemerintah masih berada pada tahap koordinasi untuk mendorong, memfasilitasi, serta menyusun regulasi terkait percepatan implementasi pemanfaatan Bio-CNG.
Ia juga menyebut, apabila kelak dibutuhkan infrastruktur pendukung, peluang pembangunan jaringan gas (jargas) yang selama ini menjadi program Ditjen Migas dapat dibuka untuk Bio-CNG, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga apabila dinilai mendesak.
Biaya distribusi dan kebutuhan daya saing
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) Dian Kuncoro menyoroti bahwa investasi distribusi dan infrastruktur pemanfaatan CNG membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan LPG, terutama karena karakteristik CNG yang bertekanan jauh lebih tinggi sehingga memerlukan material tabung lebih kuat.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada biaya material yang lebih mahal, sekitar US$10–13 per MMBTU. Dian juga menekankan perlunya biaya pengolahan biogas menjadi Bio-CNG memiliki daya saing terhadap harga gas pipa.
Contoh pengembangan oleh perusahaan sawit
Sejumlah perusahaan sawit telah mengembangkan Bio-CNG. Salah satunya PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN) di Muara Wahau, Kalimantan Timur, yang beberapa waktu lalu melakukan commissioning atau uji coba produksi fasilitas Bio-CNG Plant. Fasilitas tersebut disebut mampu menghasilkan listrik sebesar 1,2 MW serta gas biometana berkapasitas 280 meter kubik per jam.
DSN Group mengelola 15 perkebunan kelapa sawit seluas 112.450 hektare dan 10 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan 610.050 ton CPO pada 2019, serta satu Kernel Crushing Plant (KCP).
