Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari lalu dilaporkan menghadapi krisis pendanaan serius. Dewan yang berada di bawah kendali Amerika Serikat itu dibentuk untuk mengawasi administrasi dan rekonstruksi Jalur Gaza.
Menurut laporan yang dikutip Aljazeera pada Ahad (24/5/2026), dewan tersebut menyampaikan adanya kesenjangan kritis antara komitmen keuangan dan pencairan dana yang benar-benar terjadi. Kondisi ini memicu ancaman krisis likuiditas dan dikhawatirkan dapat menggagalkan proyek rekonstruksi senilai 70 miliar dolar AS untuk membangun kembali Gaza yang rusak akibat perang. Reuters juga melaporkan situasi serupa.
Sejumlah ahli yang melacak bantuan internasional untuk Palestina menilai kekurangan dana itu bukan hal yang mengejutkan ataupun semata persoalan administratif. Mereka menyoroti struktur dewan yang dinilai kontroversial, minimnya prospek politik yang layak bagi negara Palestina, serta ekspansi militer Israel yang disebut terus berlanjut di wilayah yang terkepung tersebut sebagai faktor yang membuat donor Arab dan Eropa enggan terlibat.
Ahli bantuan internasional untuk Palestina, Moath al-Amoudi, mengatakan janji pendanaan yang kerap disampaikan kepada publik lebih menyerupai pertunjukan politik daripada komitmen kemanusiaan yang tulus. Ia menyebut, dari 17 miliar dolar AS yang dijanjikan, likuiditas aktual yang sampai ke lapangan disebut nol.
“Para donor takut untuk terlibat dengan dewan yang tidak memiliki visi politik dan memperlakukan Gaza hanya sebagai protektorat keamanan Amerika,” kata al-Amoudi.
Ia juga menilai keraguan internasional untuk bergabung berakar pada arsitektur Dewan Perdamaian itu sendiri. Al-Amoudi menggambarkan model dewan sebagai pay-for-influence dan menyebutnya sebagai bentuk perwalian komersial serta pemerasan yang tidak etis. Ia menuduh Amerika Serikat mendorong komunitas donor untuk menutup dampak perang yang dilakukan Israel, serta mengatakan negara-negara mulai menyadari adanya “ilusi pembangunan” untuk mendanai proyek yang tidak diinginkan oleh Palestina maupun komunitas internasional.
Aljazeera juga melaporkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza beroperasi dengan struktur pemerintahan tiga tingkat yang kompleks dan didominasi tokoh-tokoh Amerika, termasuk miliarder dan figur pro-Israel. Nama-nama yang disebut antara lain miliarder Marc Rowan, utusan AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Kushner disebut pernah berperan dalam Perjanjian Abraham yang membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan mengakui Israel. Dalam laporan yang sama, ia dikutip menyatakan Palestina tidak mampu mengatur diri sendiri. Ia juga pernah menggambarkan Gaza sebagai wilayah dengan properti tepi laut yang sangat berharga pada puncak perang yang disebut telah menewaskan lebih dari 72 ribu warga Palestina.
Sorotan juga mengarah pada piagam dewan yang memuat klausul kontroversial: negara-negara dapat melewati masa jabatan standar tiga tahun dan mengamankan “kursi tetap” di dewan dengan kontribusi 1 miliar dolar AS.
Al-Amoudi menilai kesenjangan antara janji bantuan dan realisasi pencairan dana merupakan pola berulang dalam isu Palestina. Ia menyebut Amerika Serikat memiliki catatan paling buruk dalam memenuhi komitmen tersebut. Setelah Perjanjian Oslo 1993, hanya sekitar 70% janji bantuan internasional untuk Palestina yang terealisasi. Ia juga mengatakan Amerika Serikat tertinggal dibanding Uni Eropa dan negara-negara Arab dalam memenuhi komitmen pendanaan.
Pola serupa disebut terjadi setelah perang Gaza 2014. Dari 2,7 miliar dolar AS yang dijanjikan pada konferensi Kairo, hanya 46% yang disalurkan setelah tiga tahun.
Situasi saat ini dinilai lebih kompleks dibanding periode sebelumnya. Jika dulu bantuan internasional disalurkan melalui lembaga politik yang diakui seperti Otoritas Palestina, Dewan Perdamaian Gaza kini justru dianggap mengabaikan aspirasi politik rakyat Palestina. Di tengah krisis pendanaan dan kritik atas struktur serta orientasinya, masa depan proyek rekonstruksi Gaza pun berada dalam ketidakpastian.
