Pemerintah meresmikan dapur percontohan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama di Pulau Madura yang berlokasi di Yayasan Masjid Miftahussalam Riftah, Kampung Bungsang, Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses gizi seimbang bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Peresmian dilakukan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara R. Ia menyatakan program MBG merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Erwin juga menyebut pembangunan dapur MBG di Bangkalan berawal dari inisiatif Bupati Bangkalan bersama timnya, sehingga daerah tersebut menjadi pelopor pelaksanaan program MBG di wilayah Madura.
Dapur yang diresmikan merupakan salah satu dari beberapa dapur yang dibangun dengan dukungan mitra lokal. Salah satunya adalah dapur milik Ketua Yayasan Masjid Miftahussalam Riftah, Ana Fatima Zaratun Nisa, yang kini ditetapkan sebagai dapur percontohan regional.
Menurut Erwin, hasil inspeksi menunjukkan fasilitas dapur dinilai representatif dan layak digunakan. “Hanya ada sedikit catatan teknis minor, seperti penggantian karet gas. Selebihnya, dapur ini bersih dan layak untuk digunakan,” ujarnya.
Meski infrastruktur dan sumber daya manusia dinyatakan siap, operasional penuh dapur MBG di Bangkalan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Erwin menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan karena program ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Dapur MBG tersebut disebut memiliki kapasitas hingga 4.000 porsi per hari. Pelaksanaannya akan diawasi ketat oleh tim pengelola serta pejabat terkait, sementara pengawasan dari pusat juga dilakukan melalui inspeksi mendadak secara berkala.
Erwin menambahkan, menu yang disajikan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan, namun tetap mempertimbangkan cita rasa lokal. “Kami pastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, namun tetap mempertimbangkan cita rasa lokal. Menu di Bangkalan tentu berbeda dengan yang ada di Papua,” katanya.
Dalam uji kelayakan menu, kepala sekolah akan dilibatkan untuk mencicipi hidangan yang akan diberikan kepada siswa sebagai bagian dari evaluasi. Program ini juga disertai survei kepuasan dan pengumpulan masukan masyarakat untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Erwin mengingatkan, dapur yang tidak memenuhi standar dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan sementara. Pengelola juga dapat diganti apabila tidak mampu menjalankan operasional sesuai standar nasional.
Sementara itu, Ana Fatima Zaratun Nisa menyatakan seluruh aspek penting telah dipersiapkan, mulai dari bangunan dapur, tenaga kerja, armada distribusi, hingga sistem penyaluran makanan. Tahap berikutnya adalah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sekolah-sekolah, khususnya di sekitar Kampung Bungsang.
“Kami menargetkan kapasitas 4.000 porsi, namun akan dimulai secara bertahap. Untuk awal, kemungkinan sekitar 1.000 hingga 2.000 porsi,” ujar Ana.
