Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggunakan bahan pangan lokal dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis program. Menurutnya, dapur SPPG harus memprioritaskan bahan baku dari masyarakat setempat, dan hanya dapat mencari pasokan dari wilayah lain apabila bahan pangan di sekitar tidak tersedia.
Namun, Gusti Yudha menekankan bahwa SPPG tidak dapat membeli bahan pangan dalam porsi kecil. Pasokan harus disetor dalam jumlah besar, sehingga mekanisme suplai dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga, kata dia, dapat berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes untuk mengumpulkan bahan terlebih dahulu sebelum disetorkan ke dapur SPPG dalam partai besar.
BGN juga mengimbau masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, mengingat kebutuhan pasokan bahan makanan untuk dapur SPPG cukup besar. Dengan keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal, BGN menilai pelaksanaan MBG tidak hanya menekan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan perekonomian di sekitar dapur SPPG.
Dalam sosialisasi MBG bersama Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren di Manokwari, Gusti Yudha menyampaikan standar biaya Program MBG ditetapkan Rp15.000 per porsi. Rinciannya, Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan gaji tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga higienis dan kualitas gizi menu yang disediakan, BGN saat ini juga membatasi jumlah porsi yang dikelola tiap SPPG. Jika sebelumnya satu SPPG dapat mengelola sekitar 3.000–4.000 porsi, kini dibatasi menjadi 2.500–3.000 porsi.
Obet Rumbruren mengapresiasi cakupan Program MBG yang semakin meluas di Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat. Ia menilai perluasan program dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan kuat, serta menjadi upaya penting pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Ia juga menekankan pentingnya pengambilan bahan baku dari petani lokal Manokwari agar program turut mendukung ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data BGN perwakilan Papua Barat, jumlah dapur SPPG di Provinsi Papua Barat saat ini mencapai 35 dapur, dengan 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
