Kabupaten Bima—Kondisi SDN Inpres Rasa Nggaro di Desa Timu, Kecamatan Bolo, dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Sekolah yang berdiri sejak 1981 itu mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan, mulai dari tembok yang banyak retak hingga beberapa lantai ruang kelas yang juga retak. Selain itu, halaman sekolah disebut kerap tergenang air saat hujan.
Guru setempat, H Nurdin, menjelaskan keretakan pada dinding dan lantai diduga dipicu gempa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi guru dan siswa selama kegiatan belajar mengajar (KBM), karena dikhawatirkan bangunan dapat roboh sewaktu-waktu dan berisiko menimbulkan korban.
Menurut Nurdin, genangan air di halaman sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa. Pelaksanaan upacara bendera dan kegiatan olahraga menjadi terganggu, bahkan upacara bendera disebut tidak pernah dilakukan karena lapangan becek. “Dengan kondisi seperti ini, kita was-was saat mengajar. Takut gedung roboh dan bisa melukai siswa dan juga guru. Tapi demi pendidikan buat generasi bangsa, KBM terus berjalan. Begitu juga dengan kondisi lapangan sekolah yang becek, akhirnya upacara bendera tidak pernah dilakukan,” ujarnya, Sabtu (29/2).
Selain persoalan infrastruktur, sekolah juga disebut masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Nurdin menyebut saat ini jumlah guru PNS di sekolah itu sebanyak empat orang, ditambah satu guru honorer dan 17 tenaga sukarela. Ia mengatakan, untuk kelas I sampai IV tidak diajar oleh guru PNS, melainkan oleh honorer dan tenaga sukarela.
“Kemampuan guru dari PNS itu berbeda dari honorer dan sukarela, sehingga yang mengajar pada kelas I sampai IV hanya sebatas mengajar saja untuk mencukupi jam mengajar. Maka dari itu, semoga ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera menempatkan guru PNS di sekolah setempat,” kata Nurdin.
Ia juga mengungkapkan adanya sekitar enam siswa yang waktu belajarnya lebih sedikit dibandingkan teman-temannya, atau hampir putus sekolah. Menurutnya, hal itu terjadi karena sebagian siswa kelas I dan II ikut orang tua bercocok tanam ke Sumbawa dan meninggalkan jam belajar selama beberapa bulan, kemudian kembali bersekolah.
Terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP), pihak sekolah menyatakan menggunakan sistem transparansi kepada publik. Nurdin mengatakan dana diterima langsung oleh wali murid tanpa pemotongan. Berdasarkan koordinasi dengan operator bernama Fadlun, jumlah penerima KIP/PIP di sekolah tersebut sebanyak 142 siswa. Siswa kelas I menerima Rp225 ribu per orang, sedangkan siswa kelas II sampai VI menerima Rp450 ribu per orang. Pihak sekolah juga mengimbau agar dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah.
Nurdin menambahkan, di sekolahnya terdapat lima siswa yang berstatus yatim dan piatu serta tinggal bersama nenek dan kakeknya. Ia menilai kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan bantuan pemerintah daerah. “Semoga dengan semua kondisi tersebut, pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membantu,” ujarnya.
Dalam konteks penguatan tata kelola pendidikan, Perkumpulan SOLUD disebut bekerja sama dengan YAPPIKA–ActionAid (YAA) sebagai organisasi pemimpin untuk mengimplementasikan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd). Police Advocasy Campaig Officer (PACO) dalam program tersebut, Hersan Hadi, menyampaikan program ini didukung Uni Eropa dengan tujuan mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas dana yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia, sejalan dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pembangunan publik.
Program Pro-InQluEd diharapkan memberi manfaat bagi 151.100 anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak putus sekolah, melalui penguatan tata kelola serta akuntabilitas bidang pendidikan. Untuk melihat kondisi lapangan dan implementasi program pendidikan, SOLUD disebut melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di berbagai wilayah.
