Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta menyatakan akan melakukan mogok berjualan selama tiga hari, mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Aksi ini disebut sebagai bentuk protes pedagang terhadap kondisi perdagangan daging sapi yang dinilai semakin memberatkan.
Ketua DPD APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama, mengatakan mogok dagang akan dilakukan oleh seluruh pedagang daging sapi dan bandar sapi potong di pasar tradisional serta Rumah Potong Hewan (RPH) se-Jabodetabek. “Seluruh anggota APDI, bandar sapi potong, dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” ujar Wahyu dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).
Wahyu menjelaskan, pemicu aksi tersebut adalah tidak terealisasinya hasil rapat antara APDI dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) serta instansi terkait pada 5 Januari 2026. Dalam rapat itu, pemerintah disebut menjanjikan kestabilan harga sapi hidup selama dua pekan.
Namun, menurut APDI, hingga saat ini harga sapi timbang hidup dari feedlot masih dinilai terlalu tinggi. Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga karkas di RPH, sementara daya beli masyarakat disebut sedang menurun.
“Jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah ternyata tidak terealisasi. Harga sapi dari feedlot tetap tinggi, harga karkas ikut naik, sementara daya beli masyarakat sedang lemah,” kata Wahyu.
APDI juga menilai tingginya harga daging sapi berdampak besar terhadap pedagang pasar tradisional dan masyarakat menengah ke bawah. Aspirasi tersebut, menurut Wahyu, menjadi pertimbangan pengurus untuk mengambil langkah mogok dagang.
Ia menyebut aksi ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang daging dan mendorong terciptanya kondisi perdagangan yang lebih kondusif di tengah tekanan biaya yang semakin besar. APDI berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga daging sapi.
“Kami berharap kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional dapat segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM di hilirisasi,” ungkap Wahyu.
