Gabungan organisasi kemahasiswaan bersama elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di pelataran Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Senin, 22 Juni 2026. Aksi bertajuk “Seruan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis” ini diinisiasi koalisi yang terdiri dari KAMMI, HMI, PMII, IMM, serta Aliansi BEM Ciamis.
Sebelum bergerak ke kantor DPRD, massa terlebih dahulu berkumpul di area parkir Polsek Ciamis sebagai titik keberangkatan. Mereka datang untuk menyampaikan delapan tuntutan yang disebut berkaitan dengan persoalan publik di tingkat nasional maupun daerah.
Salah satu perwakilan aksi, Nuralim, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai problematika masyarakat. Ia menilai aspirasi warga perlu terus dikawal agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk menyambung lidah masyarakat yang selama ini aspirasinya tersumbat atau belum tersampaikan dengan optimal. Mahasiswa mengemban tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berpihak penuh kepada rakyat kecil,” kata Nuralim.
Dalam aksi itu, massa menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk desakan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para demonstran meminta pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dampaknya dapat dirasakan di daerah.
Selain MBG, perhatian juga diarahkan pada pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sejumlah proyek strategis nasional lain. Massa mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar target seremonial, melainkan memastikan manfaat program benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Khusus untuk MBG, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Ciamis turut mengawal agar program tersebut dapat menggerakkan ekonomi lokal. Di antaranya melalui penyerapan bahan baku dari daerah, pelibatan pelaku usaha lokal, serta membuka ruang kontribusi sosial bagi mitra pendukung.
Isu ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu agenda utama. Massa meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap terjangkau. Mereka juga menuntut pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat agar tidak salah sasaran.
Di sektor pelayanan dasar, mahasiswa menuntut peningkatan porsi anggaran pendidikan dan kesehatan, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan yang dinilai dapat membatasi akses masyarakat kurang mampu.
“Kami menuntut agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berkiblat pada kesejahteraan rakyat. Suara yang kami bawa ini murni bersumber dari jeritan dan persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan,” ujar salah satu orator.
Mahasiswa juga menyinggung isu hak asasi dan demokrasi, dengan menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif serta kriminalisasi terhadap aktivis maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik. Di sisi lain, mereka mendesak pemberantasan korupsi dan premanisme, serta menuntut akuntabilitas pemerintah atas regulasi yang berdampak luas.
Di akhir seruan, panitia aksi mengajak warga Kabupaten Ciamis mengawal jalannya demonstrasi secara damai, tertib, dan demokratis. Mereka menegaskan aksi tersebut dimaksudkan sebagai wadah penyampaian aspirasi, bukan untuk memicu kerusuhan.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi menyeluruh program kerja pemerintah; penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi MBG; menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan BBM; peningkatan mutu serta fasilitas pendidikan dan kesehatan; penolakan komersialisasi pendidikan; perlindungan kebebasan berpendapat dan ruang sipil; pemberantasan korupsi serta premanisme; serta peningkatan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
