Tokoh masyarakat adat Papua wilayah Tabi Port Numbay sekaligus anggota DPR Papua dari Fraksi Partai NasDem, Albert Merauje, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak membahayakan anak-anak Papua.
Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Albert menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius karena MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mempersiapkan generasi emas bangsa.
Albert mengatakan, secara regulasi, petunjuk teknis, mekanisme, hingga pendanaan program MBG pada prinsipnya telah disiapkan pemerintah. Karena itu, menurutnya, yang perlu diperkuat adalah kedisiplinan pelaksana serta pengawasan di lapangan.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah. Albert menekankan, keamanan makanan tidak hanya ditentukan dari kondisi bahan yang terlihat segar, tetapi juga bergantung pada proses pengolahan, suhu, waktu memasak, penyimpanan, dan distribusi.
Albert mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan pengawasan melekat secara berkelanjutan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjalankan program MBG. Ia mengingatkan agar lemahnya pengawasan tidak berujung pada kejadian yang merugikan anak-anak.
Selain itu, ia menegaskan MBG tidak boleh menjadi ruang untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan maupun keselamatan penerima manfaat. Ia menyoroti pentingnya memastikan jumlah tenaga kerja, kualitas bahan, dan proses produksi berjalan sesuai ketentuan, termasuk mencegah praktik pelaporan yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Menurut Albert, seluruh tenaga yang terlibat dalam proses memasak dan distribusi harus memiliki kompetensi serta memahami standar keamanan pangan. Pengawasan juga, kata dia, perlu mempertimbangkan kondisi geografis Papua, termasuk jarak antara dapur penyedia makanan dengan sekolah. Ia mencontohkan wilayah Depapre yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat produksi makanan, sehingga durasi pengiriman dan kondisi penyimpanan harus menjadi perhatian.
Albert juga mendorong agar pelaksanaan MBG memanfaatkan potensi pangan lokal di masing-masing daerah. Ia mencontohkan Depapre yang memiliki potensi perikanan serta pangan lokal seperti sagu. Menurutnya, MBG tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan yang dibagikan, melainkan memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Dalam hal penegakan aturan, Albert meminta pemerintah menyiapkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran. Ia menyebut, jika sebuah dapur terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan makanan, operasional dapur dapat dihentikan sementara untuk pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh, termasuk pembenahan dan pengalihan tenaga kerja sesuai persyaratan kompetensi.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah memastikan perlindungan dan kepastian tanggung jawab negara apabila terjadi kejadian luar biasa akibat program MBG. Albert berharap seluruh biaya pengobatan anak yang mengalami keracunan ditanggung negara, serta ada mekanisme perlindungan atau kompensasi jika terjadi kondisi terburuk.
Menurutnya, aspek perlindungan tersebut perlu diatur secara jelas dalam regulasi pelaksanaan MBG agar masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, memperoleh kepastian hukum. Albert menegaskan dirinya tetap mendukung program MBG, namun dukungan itu harus dibarengi pengawasan ketat, transparansi, kedisiplinan pelaksana, serta sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
