Puluhan massa yang mengatasnamakan Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya (SPKT) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Kamis, 5 Desember 2024. Aksi tersebut diwarnai pembakaran ban bekas yang membuat area depan balai kota dipenuhi asap pekat.
Dalam orasinya, massa menuding Pemerintah Kota Tasikmalaya membiarkan praktik mafia proyek dalam kegiatan pengadaan pembangunan. Mereka menyebut dugaan tersebut didukung oleh banyaknya laporan masyarakat terkait pelaksanaan proyek yang dinilai bermasalah.
Seorang orator menyampaikan, indikasi adanya mafia proyek terlihat dari kondisi sejumlah titik di Kota Tasikmalaya yang kerap terdampak banjir saat musim hujan. Padahal, menurut mereka, anggaran perbaikan drainase dan gorong-gorong yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahun cukup besar.
“Ini merupakan bukti adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pemborong atau pelaksana pembangunan yang sangat merugikan. Mana tindakan pemerintah Kota Tasik, mereka diam seribu basa, ada apa ini,” ujar salah seorang peserta aksi.
Ketua SPKT Kota Tasikmalaya sekaligus koordinator lapangan, Ilham Ramdani, mengatakan temuan di lapangan terkait dugaan mafia proyek disebutnya sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai terdapat pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi maupun tidak sesuai prosedur perencanaan.
Ilham mencontohkan beberapa lokasi yang menurutnya kerap terdampak banjir saat hujan deras, seperti kawasan depan AP, Rumah Sakit dr. Soekardjo, serta sekitar Unsil. Ia juga menyebut masih banyak proyek pembangunan, termasuk yang bersumber dari bantuan provinsi, yang dinilai dikerjakan asal-asalan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Beberapa pekerjaan yang disoroti antara lain pembangunan atau rehabilitasi drainase permukiman berwawasan lingkungan di Kelurahan Kahuripan, Kelurahan Linggajaya, dan Kelurahan Panglayungan, serta sejumlah wilayah kelurahan lainnya.
Atas dasar itu, SPKT menuntut agar pihak pelaksana proyek yang dinilai tidak menjalankan pekerjaan sesuai perencanaan diaudit. Mereka menilai, jika dibiarkan, potensi kerugian negara dapat semakin besar.
Ilham juga menyampaikan kekecewaannya karena para kepala dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hadir untuk berdiskusi dengan massa aksi. Ia mengklaim pihaknya telah mengundang dan melayangkan surat agar dapat bertemu pada hari pelaksanaan aksi.
“Padahal kami sudah mengundang dan bersurat agar hari ini bisa bertemu dengan kami untuk melakukan diskusi,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar agar tuntutan mereka didengar.
