Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperkenankan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. Kebijakan ini disebut akan diterapkan secara ketat, dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi unit yang melanggar.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menekankan pentingnya pengaturan rantai pasok dalam pelaksanaan program prioritas nasional agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat perdesaan.

“SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar, bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan,” ujar Zulhas dalam seminar nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).

Menurut Zulhas, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diposisikan sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Ia menyebut lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian pasar.