Memasuki tahun ajaran 2026–2027, sekolah-sekolah di Provinsi Tay Ninh menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu fokus utama, terutama pada lembaga yang menyediakan layanan makan dan akomodasi bagi siswa asrama maupun semi-asrama. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan persiapan fasilitas serta penstabilan kegiatan belajar-mengajar.

Di sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan, persiapan tahun ajaran baru tidak hanya menyangkut pengajaran, tetapi juga mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan aspek keselamatan bagi siswa.

Tahun ajaran 2026–2027 menjadi tahun pertama SMA Asrama Etnis Tay Ninh di Kelurahan Binh Minh menyelenggarakan makan siang asrama secara mandiri. Sekolah tersebut telah menata ulang ruang kelas, merampungkan area asrama, serta memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kafetaria untuk digunakan melayani siswa pada tahun ajaran baru.

Pada tahun ajaran ini, sekolah memiliki 17 kelas dengan sekitar 586 siswa yang berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Tay, Thai, Khmer, Muong, Nung, Dao, Ede, Bana, Cham, serta siswa dari daerah kurang beruntung. Sekolah memiliki 20 ruang kelas untuk mendukung pembelajaran dua sesi per hari. Area asrama dengan 108 kamar juga telah dibersihkan, diperiksa, dan diperbaiki agar luas dan bersih, sehingga mendukung siswa untuk tinggal dan belajar.

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMA Asrama Etnis Tay Ninh, Le Minh Trung, perubahan pada tahun ajaran ini adalah sekolah tidak lagi menyewa pihak eksternal untuk penyediaan makan siang asrama, melainkan mengelola sendiri seluruh proses—mulai dari pengaturan, penyiapan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Sekolah juga secara bertahap membangun sistem yang lebih terstruktur agar setiap makanan siswa lengkap dan berkualitas.

Direktur Dinas Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Tay Ninh, Nguyen Quang Thai, menyatakan setelah upacara pembukaan, sekolah-sekolah segera menstabilkan rutinitas, menyelenggarakan kegiatan pendidikan awal tahun, serta melaksanakan program dan tugas pendidikan tahun ajaran 2026–2027. Ia juga menekankan arahan kepada pemerintah daerah dan prasekolah untuk meninjau dan menata ulang jaringan sekolah, memobilisasi anak-anak untuk bersekolah, memastikan ketersediaan tenaga, fasilitas, peralatan, dan keamanan, serta mengatur pengasuhan, layanan kesehatan, dan makanan bagi siswa.

Sejak awal tahun, langkah-langkah keselamatan anak diterapkan secara ketat. Dalam laporan yang disampaikan, seluruh prasekolah telah dinilai memenuhi standar keselamatan dan persyaratan pencegahan kecelakaan, serta tidak tercatat kasus penganiayaan anak, keracunan makanan, maupun insiden keselamatan serius di prasekolah.

Di tingkat provinsi, Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh menginstruksikan penguatan pengawasan terhadap sumber makanan, prosedur pengolahan, dan penyediaan makanan di sekolah. Pemerintah daerah juga diminta proaktif memeriksa, memantau, mencegah, dan merespons insiden keamanan pangan.

Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh, Pham Tan Hoa, menegaskan unit, daerah, dan lembaga pendidikan perlu menerapkan solusi sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk menjamin keamanan pangan di sekolah.

Departemen Kesehatan, berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan dan Pelatihan serta unit terkait, akan membimbing lembaga pendidikan dalam mengendalikan seluruh proses pasokan makanan—mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan awal, pengawetan, pengolahan, hingga penyediaan makanan. Sektor kesehatan juga meninjau dapur umum dan kantin sekolah, menilai sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan, serta mengusulkan langkah pemenuhan persyaratan yang ditargetkan selesai pada September 2026.

Selain itu, sektor kesehatan meninjau, memeriksa, dan menilai kapasitas serta kondisi keamanan pangan lembaga pemasok makanan ke sekolah. Jika persyaratan tidak terpenuhi, tindakan sesuai kewenangan akan diambil atau direkomendasikan, termasuk mempertimbangkan penghentian kontrak pasokan sesuai ketentuan.

Pemerintah provinsi juga meminta sektor pendidikan berkoordinasi dengan sektor kesehatan untuk menyusun pedoman pengelolaan dapur umum, serta pencegahan dan penanganan insiden keamanan pangan dan keracunan makanan sesuai kondisi setempat.

Bagi lembaga pendidikan, provinsi mensyaratkan kepala sekolah dan petugas kesehatan sekolah mengawasi langsung seluruh rantai pasokan makanan. Pengawasan mencakup kesesuaian makanan dengan menu dan pemenuhan nilai gizi. Sekolah juga diwajibkan menerima dan menanggapi masukan orang tua dalam waktu 24 jam.

Salah satu ketentuan yang ditekankan adalah kewajiban sekolah untuk mempublikasikan informasi harian kepada orang tua mengenai penyedia makanan, bahan, faktur, menu, serta foto aktual nampan makanan. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui papan pengumuman, situs web, aplikasi, atau grup komunikasi daring. Mekanisme juga diminta dibentuk agar Asosiasi Orang Tua dan Guru dapat ikut memantau sumber makanan, proses distribusi, serta memverifikasi dan mengevaluasi kualitas makanan.

Sekolah yang menggunakan jasa katering dari luar diwajibkan menyusun rencana darurat dan menggelar latihan penanggulangan keracunan makanan skala besar yang melibatkan 30 orang atau lebih. Target penyelesaian ditetapkan pada kuartal III tahun 2026.

Di sisi lain, Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup bertugas mengendalikan kualitas dan asal produk pertanian serta pangan, sekaligus berkoordinasi dalam pengembangan rantai pasokan dan sistem ketertelusuran. Departemen Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan inspeksi guna mencegah penyelundupan dan peredaran makanan tanpa asal-usul jelas. Kepolisian provinsi juga diminta proaktif mendeteksi dan menangani pelanggaran hukum keamanan pangan yang terkait sekolah.

Komite Rakyat di tingkat komune dan kelurahan bertanggung jawab menilai berkas, status hukum, kualitas makanan, dan memilih pemasok, serta memperkuat inspeksi, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Pham Tan Hoa menambahkan provinsi meminta pembagian tanggung jawab yang jelas—terutama kepada kepala lembaga pendidikan—dalam memastikan keamanan pangan, dengan tenggat penyelesaian pada September 2026.

Rangkaian pengawasan yang diperketat, mulai dari pengadaan bahan baku dan pemasok hingga pengolahan, pembagian porsi, serta pemantauan makanan, diharapkan menjaga keselamatan dan mendukung kondisi belajar, standar hidup, serta perawatan kesehatan siswa pada tahun ajaran baru.