Nama Taman Kuliner Pengayoman mendadak ramai dicari. Angka Rp 4 miliar, janji menampung 100 PKL, dan target rampung 2026 membuat publik bertanya, ini penataan atau pemindahan?

Di banyak kota, isu pedagang kaki lima selalu menyentuh saraf sosial. Ia bukan sekadar urusan lapak, melainkan soal ruang hidup, akses rezeki, dan cara negara hadir.

Di Temanggung, Pemerintah Kabupaten merenovasi Taman Kuliner Pengayoman. Lokasinya di belakang rumah dinas Bupati, dan akan difungsikan sebagai pujasera bagi 100 pedagang.

Proyek ini menggunakan anggaran Rp 4.061.451.200. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Temanggung, Dwi Sukarmei.

Pekerjaan dimulai 7 Juli. Target selesai disebut pada 3 Desember 2026, dengan ketentuan penyelesaian 150 hari kalender, dikerjakan CV Maju Terus Konstruksindo.

Sebelumnya, pagu renovasi disebut Rp 5 miliar. Lalu turun menjadi sekitar Rp 4,06 miliar, sebuah detail yang ikut memancing rasa ingin tahu publik.

Rencana fasilitasnya mencakup lapak untuk 100 pedagang, panggung pertunjukan, ruang laktasi, serta jalur landai atau ramp. Paket ini mengisyaratkan ruang publik yang lebih tertata.

Para pedagang akan diarahkan berjualan di dalam Taman Kuliner. Mereka tidak lagi tersebar di sekeliling area pujasera, sebuah perubahan yang menyangkut kebiasaan dan arus pengunjung.

Sukarmei menyebut 100 pedagang itu sudah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan. Artinya, ada basis data administratif yang dijadikan rujukan.

Ketika ditanya siapa yang dapat berjualan, pelaksana tugas Kepala Dinkopdag Temanggung, Manda Kartiko, merespons singkat melalui pesan. Ia merujuk pernyataan Bupati sebelumnya.

Manda juga mengirim tautan unggahan Media Center Temanggung. Di sana tertulis renovasi untuk memfasilitasi PKL yang sudah berjualan sejak 2017.

Unggahan itu juga menyebut penampungan pedagang di luar taman. Mereka yang biasa berjualan di kawasan Pendopo Pengayoman, satu lokasi dengan rumah dinas Bupati.

Harapannya tegas. Setelah renovasi rampung, ruas jalan kawasan Pendopo Pengayoman disebut akan bebas dari pedagang kaki lima.

Di titik ini, publik menangkap dua pesan sekaligus. Ada janji fasilitas, dan ada target penertiban ruang jalan.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Alasan pertama adalah angka dan simbol. Rp 4 miliar mudah memantik perdebatan, apalagi ditempelkan pada isu yang dekat dengan dapur rakyat, yakni tempat orang mencari nafkah.

Anggaran publik selalu mengundang pertanyaan nilai. Apakah hasilnya sepadan, siapa yang paling diuntungkan, dan apakah ada yang diam-diam dikorbankan oleh penataan.

Alasan kedua adalah sensitifnya relokasi pedagang. Kata “diarahkan” dan “bebas dari PKL” sering dibaca sebagai sinyal pemindahan, bahkan ketika dibungkus dengan narasi fasilitas.

PKL hidup dari keramaian dan kebiasaan orang lewat. Perubahan titik jual dapat mengubah pendapatan harian, dan kecemasan itu cepat menyebar dari mulut ke mulut.

Alasan ketiga adalah konteks penataan alun-alun. Renovasi ini bukan proyek tunggal, melainkan bagian segmen D dari penataan kawasan Alun-alun Temanggung.

Ketika ruang pusat kota ditata, warga merasa itu menyangkut identitas bersama. Alun-alun bukan hanya lokasi, melainkan panggung sosial tempat kota menampilkan dirinya.

-000-

Renovasi sebagai Pertaruhan: Tertib, Ramah, dan Tidak Memutus Nafkah

Di atas kertas, fasilitas yang direncanakan tampak menjanjikan. Lapak yang jelas, panggung pertunjukan, ruang laktasi, dan ramp memberi kesan ruang yang lebih manusiawi.

Ruang laktasi menandai pengakuan atas kebutuhan keluarga. Ramp menandai aksesibilitas, sebuah prinsip penting agar ruang publik tidak hanya nyaman bagi yang muda dan kuat.

Namun, ruang yang baik tidak otomatis menjadi ruang yang hidup. Pujasera bisa rapi tetapi sepi, bila arus pengunjung tidak terjaga.

Di sinilah ketegangan klasik muncul. Pemerintah mengejar keteraturan ruang, pedagang mengejar kepastian pembeli, dan warga mengejar kenyamanan tanpa kehilangan denyut ekonomi lokal.

Penataan PKL sering berdiri di antara dua ketakutan. Jalan macet dan semrawut di satu sisi, dan penghidupan yang menurun di sisi lain.

Rencana “tidak lagi tersebar” dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi. Konsolidasi bisa memudahkan kebersihan dan keamanan, tetapi juga bisa mengurangi visibilitas pedagang.

Karena itu, inti persoalan bukan hanya bangunan. Intinya adalah transisi, bagaimana 100 pedagang itu berpindah tanpa kehilangan pelanggan dan tanpa memicu konflik sosial.

-000-

Kaitannya dengan Isu Besar Indonesia: Ekonomi Informal dan Tata Kelola Ruang

Kasus Temanggung mencerminkan isu besar Indonesia: ekonomi informal yang luas dan tahan banting. PKL adalah bagian penting dari sistem pangan dan konsumsi harian.

Di banyak daerah, sektor informal menjadi bantalan saat ekonomi melambat. Ia menyerap tenaga kerja, memberi harga terjangkau, dan menciptakan jejaring sosial di ruang publik.

Namun ekonomi informal sering bertemu batas keras bernama tata ruang. Trotoar, bahu jalan, dan area sekitar pendopo sering menjadi lokasi strategis, sekaligus ruang yang diperebutkan.

Penataan alun-alun juga menyentuh isu pemerataan akses ruang kota. Siapa berhak menempati pusat kota, dan dalam bentuk apa, adalah pertanyaan politik yang halus namun nyata.

Ketika pemerintah berharap pendopo dan ruas jalan “bebas dari PKL”, itu adalah pernyataan tentang fungsi ruang. Ruang jalan dipulihkan sebagai sirkulasi dan representasi kota.

Di sisi lain, PKL melihat pusat kota sebagai sumber pasar. Menjauh dari keramaian berarti mengalah pada logika estetika, bila tidak ada jaminan arus pembeli.

Karena itu, renovasi ini bukan sekadar proyek fisik. Ia menyangkut kontrak sosial tentang keteraturan, kesempatan, dan cara kota mengakui kerja informal.

-000-

Kerangka Konseptual: Mengapa Pujasera Bisa Menjadi Solusi atau Masalah

Dalam studi kebijakan perkotaan, penataan PKL sering memakai pendekatan “penyediaan lokasi khusus”. Pujasera adalah bentuk institusionalisasi aktivitas yang semula cair.

Keuntungannya jelas. Pemerintah lebih mudah mengelola sanitasi, keamanan, dan retribusi bila diperlukan, sementara pedagang mendapat tempat yang lebih pasti dan terlindungi cuaca.

Namun riset kebijakan juga menekankan faktor permintaan. Lokasi baru harus terhubung dengan arus pejalan kaki, parkir, dan transportasi, agar transaksi tidak terputus.

Dalam literatur perencanaan, keberhasilan pusat kuliner sering bergantung pada desain akses, visibilitas, dan “anchor” yang membuat orang datang, bukan hanya karena disuruh tertib.

Panggung pertunjukan yang direncanakan bisa menjadi magnet, bila programnya konsisten. Tetapi panggung tanpa kurasi acara berisiko menjadi ornamen yang jarang dipakai.

Ruang laktasi dan ramp memperluas inklusivitas. Ini sejalan dengan gagasan ruang publik yang ramah keluarga dan ramah difabel, yang semakin dibutuhkan kota-kota Indonesia.

Di sisi lain, daftar “100 pedagang terdaftar” menimbulkan pertanyaan sosial. Bagaimana nasib pedagang yang tidak masuk daftar, atau pedagang musiman yang hidup dari momen tertentu.

Administrasi membantu ketertiban, tetapi juga bisa menciptakan batas baru. Ketika ruang dipagari kuota, yang tak terdata bisa terdorong kembali ke pinggir, memulai siklus konflik.

-000-

Pelajaran dari Luar Negeri: Ketika Penataan PKL Menjadi Wajah Kota

Di berbagai negara, penataan pedagang jalanan kerap ditempuh dengan membangun sentra kuliner. Tujuannya mirip, menyeimbangkan keteraturan, pariwisata, dan penghidupan.

Di Singapura, pusat jajanan atau hawker centre menjadi contoh terkenal. Penataan dilakukan dengan standar kebersihan dan tata kelola yang ketat, namun tetap menjaga keterjangkauan.

Di beberapa kota lain, relokasi pedagang juga pernah memicu protes ketika lokasi baru kurang ramai. Pelajaran utamanya, desain fisik tidak cukup tanpa rekayasa arus pengunjung.

Pengalaman internasional menunjukkan pentingnya manajemen pasca-konstruksi. Ketika proyek selesai, pekerjaan sebenarnya baru dimulai, yakni menjaga ekosistem ekonomi sehari-hari.

Temanggung tidak harus meniru mentah-mentah model luar. Tetapi rujukan itu mengingatkan bahwa sentra kuliner berhasil bila dianggap sebagai ruang hidup, bukan sekadar proyek tertib.

-000-

Posisi Proyek dalam Penataan Alun-alun dan Relasi Pusat-Daerah

Renovasi Taman Kuliner masuk segmen D penataan Alun-alun Temanggung. Segmen lain, A, B, dan C, diupayakan tidak dibiayai APBD.

Pemkab berupaya pembiayaan dari pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan pembiayaan penataan alun-alun disebut sebesar Rp 25 miliar.

Kepastian pendanaan itu diharapkan pada November. Jika disetujui, pengerjaan proyek dapat berjalan setidaknya awal 2027.

Di sini terlihat dinamika umum pembangunan daerah. APBD terbatas, sementara kebutuhan penataan ruang publik besar, sehingga daerah menggantungkan sebagian harapan pada transfer pusat.

Ketergantungan ini menuntut transparansi dan komunikasi. Warga perlu memahami mana yang sudah pasti, mana yang masih usulan, agar ekspektasi tidak melambung dan berujung kekecewaan.

-000-

Rekomendasi: Cara Menanggapi Isu Ini dengan Dewasa dan Berkeadilan

Pertama, pemerintah perlu memastikan komunikasi yang rinci kepada pedagang. Bukan hanya soal siapa yang terdaftar, tetapi juga skema penempatan, ukuran lapak, dan mekanisme keberatan.

Kedua, transisi harus dirancang sebagai pemeliharaan pendapatan. Pengaturan arus pengunjung, parkir, penunjuk arah, dan akses pejalan kaki perlu dipikirkan sejak awal operasional.

Ketiga, penting menyiapkan mekanisme evaluasi pasca-pembukaan. Jika terjadi penurunan omzet, perlu ada ruang koreksi tata letak, jam operasional, atau program acara di panggung.

Keempat, warga dapat menanggapi dengan mengawasi tanpa sinisme. Kritik anggaran sah, tetapi sebaiknya disertai pertanyaan substantif tentang manfaat, aksesibilitas, dan dampak ekonomi.

Kelima, media lokal dan komunitas dapat membantu menjaga dialog. Ketegangan PKL versus ketertiban sering memburuk karena rumor, bukan karena data yang dibuka bersama.

Dalam proyek ruang publik, yang dipertaruhkan bukan hanya estetika kota. Yang dipertaruhkan adalah rasa adil, bahwa keteraturan tidak dibayar dengan hilangnya kesempatan orang kecil.

-000-

Pada akhirnya, renovasi Taman Kuliner Pengayoman adalah cermin. Ia memantulkan bagaimana sebuah kota memperlakukan kerja yang paling dekat dengan kebutuhan harian warganya.

Jika penataan ini berhasil, Temanggung bukan hanya memperoleh pujasera baru. Temanggung bisa memperoleh pelajaran tentang tata kelola yang rapi sekaligus berbelas kasih.

Dan bila terjadi masalah, koreksi yang cepat akan lebih bermartabat daripada pembelaan yang keras. Ruang publik selalu bisa dibenahi, tetapi kepercayaan publik lebih sulit dipulihkan.

Seperti kata bijak yang sering diulang dalam berbagai bentuk, “Kota yang baik bukan yang paling indah dipandang, melainkan yang paling adil untuk ditinggali.”