Pembangunan nasional tidak selalu bermula dari proyek besar atau infrastruktur bernilai tinggi. Dalam banyak kasus, fondasi paling menentukan justru dibangun dari hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemenuhan gizi anak. Dari asupan makanan harian, kualitas generasi mendatang ikut ditentukan.
Dalam konteks itu, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat porsi dalam APBN 2026 dipandang relevan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang. APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen fiskal, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dan komitmen pemerintah kepada masyarakat. Ketika program MBG diberi ruang besar, pesan yang mengemuka adalah upaya negara hadir sejak fase awal kehidupan warganya.
Isu gizi seimbang juga tidak semata terkait kesehatan. Pemenuhan gizi disebut berkaitan dengan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, hingga daya saing nasional. Anak yang tumbuh dengan kecukupan gizi dinilai memiliki kemampuan kognitif lebih baik, daya tahan tubuh lebih kuat, serta kesiapan belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, kekurangan gizi, termasuk stunting, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang mahal secara sosial dan ekonomi.
Melalui MBG, pemerintah berupaya memutus rantai ketimpangan sejak dini. Program ini diarahkan tidak hanya untuk menyediakan makanan gratis, tetapi juga memastikan setiap anak, tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga, memperoleh hak dasar atas gizi yang layak sebagai bentuk keadilan sosial yang konkret.
Dalam pembahasan APBN 2026, MBG juga diposisikan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia. Selama ini belanja negara kerap dipersepsikan sebagai pengeluaran konsumtif, namun pendekatan tersebut disebut mulai bergeser. Dampak investasi gizi tidak serta-merta terlihat dalam satu atau dua tahun anggaran, tetapi diharapkan terasa dalam satu generasi.
Investasi gizi digambarkan sebagai investasi berbiaya relatif rendah dengan potensi imbal hasil tinggi. Setiap alokasi untuk pemenuhan gizi anak dinilai dapat berkontribusi pada penghematan biaya kesehatan di masa depan, peningkatan capaian pendidikan, serta penguatan produktivitas ekonomi. Dengan begitu, APBN diharapkan tidak hanya bekerja untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk horizon 20 hingga 30 tahun mendatang.
Dampak program MBG juga disebut berpotensi meluas ke ekonomi lokal. Jika dirancang dengan pendekatan yang tepat, kebutuhan bahan pangan untuk program ini dapat menciptakan efek berganda bagi petani, nelayan, peternak, UMKM pangan, hingga koperasi desa. Dalam skema tersebut, APBN melalui MBG dipandang dapat menjadi penghubung antara kebijakan fiskal dan penguatan ekonomi rakyat, dengan manfaat yang menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan program dinilai bergantung pada tata kelola. MBG menuntut perencanaan matang, pengawasan ketat, serta koordinasi lintas sektor. Kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi anggaran disebut menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, literasi APBN juga dinilai penting agar masyarakat memahami program MBG sebagai kebijakan fiskal yang memiliki dasar perencanaan, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi. Dengan pemahaman tersebut, publik diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra pengawas kebijakan.
Pada akhirnya, pemenuhan makanan bergizi bagi anak dipandang sebagai langkah sederhana dengan dampak luas. Melalui kebijakan MBG dalam APBN 2026, pemerintah menegaskan pilihan kebijakan yang menempatkan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan, sekaligus menekankan bahwa APBN bukan hanya soal angka, melainkan juga soal arah dan prioritas masa depan.
