Jakarta — Peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026 menjadi momentum untuk menegaskan peran jaminan kehalalan produk pangan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat yang aman, sehat, dan berkualitas.

Pemenuhan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecukupan zat gizi, tetapi juga oleh kepastian status bahan, proses, serta keamanan produk pangan yang dikonsumsi. Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan produk pangan tidak hanya bergizi, tetapi juga memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan keamanan.

Produk halal pada dasarnya merujuk pada produk yang diproses secara bertanggung jawab, higienis, dan terjamin. Prinsip halal dan thayyib disebut sejalan dengan upaya peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat hingga saat ini lebih dari 11 juta produk telah tersertifikasi halal. Cakupan itu termasuk produk pangan olahan dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dinilai berkontribusi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di Indonesia.

Melalui kebijakan Wajib Halal Oktober 2026, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong penguatan pelaku usaha, khususnya UMK, agar mampu menghadirkan produk pangan halal yang berkualitas dan berdaya saing.

BPJPH juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pangan halal yang mendukung ketahanan gizi nasional. Edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen turut diperkuat guna menumbuhkan kesadaran berkelanjutan mengenai pentingnya produk halal dan bergizi.

Hari Gizi Nasional kemudian diposisikan sebagai pengingat bahwa halal merupakan bagian dari kualitas pangan, sementara kualitas pangan menjadi fondasi utama bagi kesehatan masyarakat.