Jakarta—Rencana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan 2026 memunculkan polemik di masyarakat. Sebagian publik menilai pelaksanaannya saat bulan puasa tidak efektif dan kurang relevan dengan jam aktivitas belajar mengajar.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, perdebatan ini kerap berangkat dari anggapan bahwa MBG semata program sekolah yang mengikuti kalender akademik. Padahal, intervensi gizi tidak bersifat musiman dan tidak berhenti pada situasi tertentu, termasuk selama Ramadan. Keberlanjutan distribusi MBG dipandang mencerminkan upaya negara menjaga pemenuhan gizi harian kelompok penerima manfaat, terlepas dari konteks waktu dan pola aktivitas.
Dokter medis sekaligus edukator kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Muhammad Fajri Adda’i, menilai kehadiran MBG selama Ramadan tidak hanya soal pemberian makanan, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi nutrisi. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membantu anak memahami pilihan makanan yang tepat saat berpuasa.
“Penting untuk menjaga stabilitas energi, konsentrasi belajar, daya tahan, dan sistem tubuh kita berjalan dengan baik. Jadi kita butuh nutrisi yang penting untuk menjaga kemampuan berpikir, kemampuan fisik beraktivitas supaya tidak lemas, tidak gampang terkena gula darah rendah (hipoglikemia), serta tidak kekurangan cairan di sekolah, juga mendukung aktivitas sehari-hari selama sepanjang bulan puasa,” kata dr. Fajri.
Menurutnya, pandangan tersebut didasarkan pada prinsip ilmu gizi dan kesehatan anak, bukan pada aspek kebijakan program. Ia juga menilai MBG akan lebih tepat diberikan pada waktu sahur dibandingkan saat berbuka.
dr. Fajri turut menekankan peran guru dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada murid. Edukasi sederhana mengenai pola makan sehat selama Ramadan dinilai dapat membantu anak menghindari konsumsi berlebihan makanan tinggi gula dan gorengan saat berbuka.
“Apa pun bentuk programnya, yang terpenting adalah anak tetap sehat, fokus belajar, dan memiliki kebiasaan makan serta minum yang baik dan bergizi selama bulan puasa,” ujarnya.
Potensi perputaran ekonomi lokal
Selain untuk pemenuhan gizi harian, program MBG juga disebut berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG pada 2026, yang dipandang dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi nasional sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Contoh dampak terhadap ekonomi lokal disampaikan Windra Pricindi Anatasia, S.E., M.Si., Mitra SPPG Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Ia mengatakan kebutuhan bahan pangan di dapur SPPG meningkat signifikan sehingga mitra perlu menambah tenaga kerja baru untuk proses pengemasan hingga pengiriman.
“Seluruh pelaku UMKM yang terlibat wajib menyediakan bahan baku kualitas premium. Mulai dari tempe, tahu, ayam, ikan, sayuran, buah, hingga bahan lainnya. Kebutuhan bahan baku mendekati 4.000 kilogram per hari. Untuk ayam saja 300–350 kilogram, sementara sayuran 100–200 kilogram setiap hari,” ujarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, juga menilai perlunya sinergi pemerintah dengan UMKM atau katering yang sudah berjalan agar MBG mampu menggerakkan roda perekonomian lokal. Menurutnya, pelibatan UMKM yang telah terhubung dengan pemasok lokal dapat memperkuat dampak program di daerah.
“Program MBG ini bisa menggerakkan roda perekonomian lokal itu tergantung dari seberapa banyak pihak yang dilibatkan dan juga model dapurnya. Sebetulnya ini kan kita bisa memanfaatkan dapur existing yang milik UMKM, hanya saja ada standarisasi,” kata Eliza.
Ia menambahkan, dapur UMKM atau kantin sekolah dapat dimanfaatkan tanpa investasi terlalu besar untuk meningkatkan standar kualitas dan kebersihan. “Tinggal mereka dilatih bagaimana untuk memproduksi makanan yang higienis. Yang paling penting ini adalah kalau misalkan UMKM dilibatkan ini kan akan sangat baik menggerakkan roda perekonomian lokal,” tutupnya.
