Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam audiensi bersama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur di Rumah Dinas Wali Kota.
Dalam pertemuan tersebut, Eri didampingi Pelaksana Tugas Kepala Disbudporapar Kota Surabaya Herry Purwadi dan Kepala Bidang Kepemudaan Erringgo Perkasa. Dari pihak ABP-PTSI Jawa Timur hadir Ketua ABP-PTSI Jatim Dr. Budi Endarto beserta jajaran perwakilan PTS.
Eri menekankan bahwa kemajuan kota tidak hanya bertumpu pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga membutuhkan kontribusi besar dari PTS. Menurutnya, keterlibatan kampus swasta berperan penting dalam mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya pengentasan kemiskinan di Surabaya.
“Pergerakan kota itu tidak hanya tergantung dari PTN saja, tapi PTS itu juga menunjang betul bagaimana pendidikan sebuah kota dan bagaimana kota itu bisa mencapai kesejahteraan. Kalau semua kampus turun di masing-masing RW dan bersinergi, insyaallah selesai masalah-masalah di Surabaya,” ujar Eri.
Ia juga menyampaikan bahwa capaian Surabaya dalam menurunkan angka stunting dan rasio gini merupakan hasil kerja gotong royong berbagai pemangku kepentingan, bukan semata kerja individu.
Salah satu poin yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah rencana sinkronisasi data mahasiswa PTS yang masuk kategori keluarga miskin. Pemkot Surabaya berencana memberikan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdaftar dalam Desil 1 hingga 5.
“Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi yang sudah kuliah dan selama ini kesulitan membayar UKT. Kita akan tutup (biayai) UKT-nya. Ini akan menggerakkan program ‘Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana’ di Surabaya,” tegas Eri.
Selain dukungan pembiayaan, kerja sama juga mencakup program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang menyasar lingkungan RW. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan mahasiswa setelah lulus agar siap terserap di dunia kerja.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto menyambut baik langkah yang ditempuh Pemkot Surabaya. Ia menilai pemetaan keluarga miskin hingga Desil 1-5 dapat menjadi terobosan agar bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Selama ini banyak mahasiswa kategori miskin yang melimpah di PTS namun belum tersentuh secara maksimal. Kami dari PTS siap berkontribusi dan mengawal target peningkatan kualitas pendidikan ini,” kata Budi.
Melalui sinergi tersebut, Pemkot Surabaya dan ABP-PTSI Jawa Timur berharap dapat membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
