Dr. Risti Permani, Associate Professor di University of Queensland sekaligus Project Lead MyINDAH Diet, menilai pilihan makanan harian masyarakat tidak semata ditentukan preferensi individu. Menurutnya, keputusan konsumsi juga dipengaruhi harga pangan, akses informasi, kondisi lingkungan, serta kebijakan publik.
Ia menyoroti berbagai program pemerintah yang telah berjalan, mulai dari upaya peningkatan produksi pangan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berpotensi menelan anggaran ratusan triliun rupiah pada 2026. Namun, pembangunan pangan dinilai tidak cukup diukur dari peningkatan produksi semata.
Dari sisi konsumen, kemampuan mengakses pola makan sehat turut ditentukan oleh keterjangkauan harga, keberagaman pilihan pangan, kualitas distribusi, dan akses informasi gizi. Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam proyek MyINDAH Diet menunjukkan kebijakan pangan dan gizi yang memengaruhi aspek-aspek tersebut masih kerap dirancang dan dijalankan secara sektoral.
CIPS menilai beragam kementerian dan lembaga menggunakan indikator keberhasilan yang berbeda-beda. Akibatnya, kebijakan di bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan perdagangan belum sepenuhnya bergerak menuju tujuan yang sama, yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat. Selain itu, kebijakan juga dinilai masih banyak berfokus pada peningkatan produksi komoditas tertentu.
Jimmy Daniel Berlianto, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, mengatakan perbaikan kualitas konsumsi masyarakat membutuhkan dukungan terhadap diversifikasi pangan, inovasi pertanian, serta penguatan infrastruktur pascapanen untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan bergizi. “Ketika setiap sektor bekerja dengan target dan indikator yang berbeda, dampak kebijakan terhadap masyarakat menjadi kurang optimal. Padahal, persoalan pangan dan gizi memerlukan desain dan implementasi kebijakan yang selaras agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Konsorsium MyINDAH Diet memandang tantangan pangan dan gizi tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan dan program yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah didorong mengadopsi pendekatan systems thinking yang memasukkan hubungan sebab-akibat dari proses produksi, distribusi, keterjangkauan, hingga konsumsi pangan dalam satu kerangka sistem yang utuh.
Untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut, CIPS merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor melalui indikator keberhasilan bersama antar kementerian dan lembaga terkait. Salah satu indikator yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah Biaya Makan Sehat (Cost of Healthy Diet) untuk mengukur keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat.
Sejalan dengan itu, proyek penelitian MyINDAH Diet yang diinisiasi oleh KONEKSI bersama sembilan organisasi multidisipliner Indonesia-Australia turut memperkenalkan aplikasi MyINDAH Diet. Aplikasi ini disebut sebagai inovasi digital untuk membantu masyarakat memperoleh informasi gizi, pilihan menu sehat, serta informasi pangan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari.
Jimmy menambahkan, pendekatan systems thinking memungkinkan pemerintah melihat keterkaitan antara produksi, distribusi, keterjangkauan, hingga konsumsi pangan. Menurutnya, dengan tata kelola yang lebih terintegrasi, kebijakan dapat dirancang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
