Jakarta — Penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendukung program peningkatan gizi dan penguatan layanan kesehatan preventif di Indonesia. Penilaian tersebut mengemuka dalam peluncuran laporan kesehatan terbaru yang diselenggarakan EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) di Jakarta.
Forum itu mempertemukan perwakilan pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha untuk membahas berbagai upaya yang dinilai dapat mendukung agenda kesehatan nasional. Sejumlah isu yang dibahas antara lain pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan angka stunting, serta penguatan layanan kesehatan preventif.
Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council, Chris Humphrey, menilai program-program yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dalam skala luas melalui kolaborasi berbagai pihak.
Menurut Chris, upaya Indonesia meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, termasuk melalui MBG dan berbagai program penurunan stunting, menunjukkan prioritas kebijakan berada di jalur yang tepat. Ia menilai kolaborasi multipihak diperlukan agar ambisi kebijakan dapat diterjemahkan menjadi hasil yang terukur, sekaligus memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.
Laporan bertajuk Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN's Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework turut menyoroti pentingnya pendekatan berbasis siklus kehidupan (life-course approach) dalam membangun kesehatan masyarakat sejak usia dini hingga lanjut usia. Dalam laporan tersebut, ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan penguatan layanan kesehatan preventif disebut sebagai tiga aspek yang dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan menilai kolaborasi antarpemangku kepentingan tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Hal itu disampaikan Sri Ridha Hasanah dari Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI.
