Film dokumenter investigatif Pesta Babi tengah ramai diperbincangkan publik. Lebih dari sekadar tontonan, film ini memantik perhatian terhadap isu sosial di Indonesia, terutama setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) dilaporkan mengalami pembubaran di beberapa daerah.
Pesta Babi—berjudul lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita—merupakan karya duo sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Film berdurasi 95 menit ini diproduksi melalui kolaborasi WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru bersama berbagai lembaga. Dokumenter tersebut menyoroti kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi tekanan akibat eksploitasi lahan skala besar, yang disebut berlangsung atas nama Proyek Strategis Nasional yang dijalankan pemerintah.
Pembicaraan mengenai film ini menguat tidak hanya karena isu yang diangkat, tetapi juga lantaran peristiwa pembubaran nobar. Salah satu contoh terjadi di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 18.55 WITA. Saat itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Sujita, yang didampingi puluhan satpam, datang ke lokasi dan meminta acara dibatalkan dengan alasan film tersebut tidak layak ditonton. Peristiwa serupa juga disebut terjadi di sejumlah wilayah lain.
Terlepas dari hambatan tersebut, film ini tetap menjangkau penonton dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum. Selain diputar melalui kegiatan nobar, Pesta Babi kini dapat diakses secara bebas melalui YouTube.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini menunjukkan fenomena yang dikenal sebagai Efek Streisand, yakni ketika upaya membatasi atau menyensor informasi justru membuatnya semakin menyebar karena memicu perlawanan dan rasa penasaran publik. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai semakin besar upaya pembatasan terhadap film Pesta Babi, semakin tinggi pula rasa ingin tahu masyarakat.
Fajar juga menekankan bahwa film dokumenter memiliki daya besar dalam membangun kesadaran sosial dan politik. Menurutnya, karya audiovisual seperti dokumenter dapat menjadi sarana kritik terhadap kekuasaan dan menawarkan perspektif alternatif di tengah narasi pembangunan yang dibangun negara maupun elite. “Film dokumenter menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan fakta sosial dan lingkungan yang sulit disensor sepenuhnya,” kata Fajar sebagaimana dikutip dari laman resmi UMY.
Film dokumenter bernada kritik terhadap penguasa, menurut catatan, bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, Dandhy Laksono bersama WatchDoc juga merilis film yang sempat luas diperbincangkan, seperti Sexy Killers dan Dirty Vote. Sexy Killers mengangkat dampak industri pertambangan batu bara serta dinamika politik di balik proyek infrastruktur kelistrikan nasional, sementara Dirty Vote membahas dugaan kecurangan sistematis dan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024.
Seperti Pesta Babi, film-film tersebut turut mendorong isu yang diangkat menjadi perbincangan publik. Tidak sedikit penonton mengaku mendapatkan pemahaman baru dari informasi yang sebelumnya tidak mereka ketahui.
Dosen Film Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), M. Andi Fikri, M.I.Kom., menilai film dokumenter bukan semata hiburan, melainkan dapat membuka ruang diskusi mengenai isu yang jarang tersorot. Ia menyebut narasi dokumenter memiliki kekuatan dalam membangun emosi dan opini publik. “Film itu sebenarnya medium hiburan, tetapi dia punya kekuatan naratif ataupun persepsi yang lebih kuat untuk menyoroti isu sosial,” katanya dalam laman resmi Umsida.
Andi menjelaskan, kekuatan dokumenter muncul dari kemampuannya menyampaikan isu sosial, norma, dan persoalan budaya melalui visual serta pengalaman emosional penonton. Di sisi lain, sensitivitas masyarakat terhadap ras, agama, budaya, dan simbol tertentu juga membuat film dokumenter kerap memicu reaksi lebih besar dibanding media komunikasi lainnya.
