SERANG — Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan kesehatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Rapat yang dilaksanakan pada 25 Juni 2026 tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan keluarga, mulai dari pelayanan bayi dan balita, pemenuhan gizi masyarakat, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan sesuai standar nasional.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinkes Provinsi Banten, Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, serta narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Maylan Wulandari, SST, MKM. Kehadiran narasumber dari pemerintah pusat ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Dinkes Banten menilai monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan program kesehatan berjalan sesuai target. Melalui evaluasi berkala, pemerintah dapat memantau capaian indikator pelayanan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Monev juga digunakan untuk mengukur dampak intervensi kesehatan terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga.
Salah satu fokus utama dalam rapat evaluasi ini adalah percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Banten. Pelayanan kesehatan keluarga dinilai memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting, termasuk melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, pemberian imunisasi, serta edukasi pola asuh dan pemenuhan gizi keluarga.
Rapat Monev diikuti peserta dari delapan kabupaten dan kota di Banten. Peserta terdiri atas penanggung jawab program kesehatan bayi dan balita dari dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga kesehatan dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), tenaga kesehatan rumah sakit pemerintah maupun swasta, serta tenaga kesehatan dari puskesmas. Keterlibatan lintas fasilitas pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi agar layanan kepada masyarakat semakin terintegrasi, sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman antarwilayah.
Selain membahas capaian program, rapat juga mengevaluasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan dasar. Evaluasi diarahkan untuk memastikan puskesmas, rumah sakit, Labkesda, dan fasilitas lainnya memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah, mencakup kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, serta pelaksanaan program kesehatan ibu, bayi, balita, dan gizi masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, Labkesda, serta dukungan Kementerian Kesehatan RI, Dinkes Banten menargetkan penguatan layanan kesehatan keluarga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki status gizi masyarakat, dan mempercepat penurunan stunting di Provinsi Banten.
