Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mulai menerapkan strategi baru dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus BGN kini bergeser dari pembangunan infrastruktur fisik ke optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia di lapangan, seperti kantin sekolah dan dapur umum, agar pelaksanaan program lebih efisien.
Nanik memutuskan membatasi pembangunan dapur baru dan memprioritaskan pemanfaatan fasilitas publik yang ada. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar program tidak selalu dimulai dari nol di setiap wilayah, sekaligus mempercepat jangkauan layanan, terutama di daerah dengan tantangan distribusi tinggi.
BGN menekankan bahwa optimalisasi kantin sekolah dan dapur umum akan diprioritaskan untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dengan memanfaatkan aset lokal, BGN berharap pendistribusian makanan bergizi dapat dilakukan lebih cepat dan merata, mengingat hambatan logistik di wilayah 3T kerap lebih kompleks.
Saat ini, BGN tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap operasional yang berjalan. Nanik menyebut evaluasi diperlukan sebelum lembaga tersebut memutuskan penambahan unit dapur baru di berbagai daerah. Berdasarkan data BGN, terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah terdaftar di database nasional, dengan status beragam dari tahap persiapan hingga beroperasi penuh.
Dalam tahap penataan ini, BGN memfokuskan pembenahan pada manajemen dan kualitas operasional di sekitar 27.000 titik yang sudah ada. Seiring proses tersebut, pendaftaran dapur baru ditunda sementara sampai penataan internal dinyatakan selesai secara menyeluruh. Nanik menegaskan BGN tidak ingin melakukan ekspansi jika fondasi operasional belum solid.
Nanik juga menekankan pembangunan dapur tidak akan dilakukan secara serampangan. Penambahan fasilitas, kata dia, akan merujuk pada rasio kebutuhan penerima manfaat di setiap kecamatan. Jika kapasitas dapur yang tersedia sudah memadai untuk melayani target sasaran, maka pembangunan gedung baru tidak akan dilakukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan tumpang tindih fasilitas.
Di sisi lain, BGN juga menyampaikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Lembaga tersebut membantah rumor mengenai penghentian dana MBG dan meminta masyarakat mewaspadai berita bohong. BGN menyatakan tetap berupaya meningkatkan kualitas distribusi, tanpa memaksakan pencapaian angka 82 juta penerima secara instan.
Pembenahan internal BGN turut mencakup pengawasan terhadap aset negara yang digunakan dalam program. Penegakan hukum terhadap potensi penyimpangan, termasuk yang disebut sebagai kasus motor listrik, disebut menjadi bagian dari upaya transparansi lembaga.
Nanik, yang menggantikan Dadan sebagai Kepala BGN, menyatakan sekolah rakyat akan menjadi ujung tombak bantuan. Arah tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Meski organisasi sempat diterpa kabar miring terkait masalah hukum beberapa anggotanya, BGN menyatakan layanan publik tetap berjalan dan MBG terus dilaksanakan sebagai pemenuhan hak masyarakat atas asupan nutrisi yang layak.
Dengan restrukturisasi yang sedang dilakukan, BGN optimistis efisiensi pemanfaatan kantin sekolah dapat mempercepat realisasi program dan menjadi solusi praktis menghadapi kompleksitas geografis Indonesia dalam jangka panjang.
